Dalam era reformasi setelah rejim Orde Baru jatuh yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto muncul masa transisi, sehingga diperlukan media yang mampu menginformasikan berita-berita yang memang harus diketahui oleh masyarakat secara cepat, aktual, dan berbobot. Karena pada masa-masa itulah, untuk mengubah keadaan diperlukan informasi, yang selain menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, sekaligus mampu melakukan empowerment atau pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu, Direktorat Radio Departemen Penerangan Republik Indonesia didukung World Space Management Corporation, pada tanggal 16 Maret lalu di Hotel Borobudur menyelenggarakan diskusi panel "Peran Strategis Radio Dalam Membangun Indonesia Baru". Drs. Herbert Sunu Budihardjo yang mewakili Indonesian DX Club (IDXC) memperoleh undangan untuk menghadirinya.

Di dalam diskusi tersebut, selain angkasawan RRI dari seluruh Indonesia, juga hadir penyiar radio swasta, undangan, beberapa praktisi penyiaran. Berikut, laporan acara tersebut, yang juga disiarkan secara langsung oleh RRI. Direktur Radio, Suryanto Salleh, S.H. di dalam sambutannya mengemukakan bahwa diselenggarakannya diskusi ini untuk memperoleh masukan tentang peranan radio untuk membangun masyarakat madani, dan untuk memperluas cakrawala para angkasawan RRI, agar menyelaraskan diri dengan situasi dan kondisi.

Sementara Dirjen Radio Televisi dan Film yang berhalangan hadir, karena ada rapat dengan Menteri Penerangan diwakili oleh Sekjen RTF, Dahlan B.A. menekankan betapa penting mengantisipasi perubahan masyarakat reformasi, dengan tingkat persaingan ketat akan menyangkut kepentingan publik.

Tinjauan terhadap Pemahaman Mengenai Peranan Radio Sebagai Media Komunikasi Pembangunan

Demikian judul makalah dari pemrasaran Ir. B. Sembiring, Kepala Badan Litbang Deppen R.I. yang diwakili oleh Thomas Pasaribu. Pembahasan ini dipandu oleh Drs. H. Beni Koesbani, Kepala RRI Stasiun Nasional Jakarta. Dr. Bachtiar Ali, pakar komunikasi selaku pembahas pertama menanggapi betapa pentingnya reevaluasi terhadap struktur organisasi radio, apakah sudah menjalankan fungsinya secara optimal, materi acara diberi keleluasaan sehingga mempunyai nilai unggulan.

Dari segi teknologi bagaimana mengembangkan kinerja, meski merupakan bagian dari Pemerintah, serta bagaimana meningkatkan kinerja dengan magang di stasiun luar negeri, serta peningkatan tingkat kesejahteraan. Pembahas kedua, Ahmad Tohari, sastrawan atau budayawan yang dikenal dengan novelnya Ronggeng dari Dukuh Paruk, mengatakan bahwa RRI menempati hati masyarakat pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Sedangkan, dalam masa krisis ini hendaknya mulai merenggangkan dengan Pemerintah, memilih model mana berpihak kepada masyarakat atau pada pemerintah. Sementara pembahas yang ketiga, Dr. Imam Budi Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia lebih menekankan pada pendekatan "constructionism" yang menempatkan masyarakat sebagai "an active, interpreting meaning, constructing audience" (W. Russel Neuman et al. 1992), bukan sebagai obyek ataupun sasaran perubahan semata, tanpa mereka sendiri ikut mendefinisikan arah perubahan itu.

Dalam pendekatan ini, yang dikaji adalah seberapa jauh media komunikasi berinteraksi dengan masyarakat, dengan masyarakat pendengarnya, bukan "pengaruh" dari media terhadap mereka. Hanya dengan memakai peran media dalam konteks semacam inilah, media komunikasi milik Pemerintah akan sejalan dengan arah demokratisasi dan reformasi yang sedang dilaksanakan sekarang ini.

Efektivitas Radio Sebagai Media Pendidikan dan Komunikasi Politik

Judul di atas disampaikan oleh mantan Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan VII, Dr. M. Alwi Dahlan yang juga guru besar komunikasi Fisip, dan Program Pasca Sarjana Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia. Pemandu dalam acara ini adalah M. Kabul Budiono, B.A. angkasawan RRI. Pembahas pertama, Dr. Indria Samego, pakar politik, menekankan bahwa radio masih mempunyai peran yang besar. Misalnya memberikan informasi haji, mudik lebaran, dan harga-harga sembilan harga pokok.

Oleh karenanya, Radio Republik Indonesia harus bebas kendala, terutama untuk mensosialisasikan pemilu, yang akan berlangsung Juni yang akan datang. Sedangkan menurut Faisal Basri, M.A. akademisi, pengamat ekonomi dan politik, peranan radio kecil karena banyaknya pembatasan peran non-hiburan. Peranan radio swasta untuk menghadapi tantangan dibendung, juga terbatasnya jurnalisme radio. Untuk itu keberadaan radio sebagai institusi lokal harus dilakukan.

Institusi radio harus menjamin adanya suatu proses pendidikan yang bertendensi mendorong munculnya kesadaran, pencerahan, yang bukan sekedar memberitakan pengertian dan informasi an sich, baik itu dari pemerintah, kelompok kepentingan, organisasi sosial atau lembaga swasta, akan tetapi mampu memberikan nilai lebih dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat, demikian bahasan Haryo Setyoko, Sekjen Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMMI.

Sebagai ilustrasi, ketika terjadi penembakan yang menewaskan Benigno Aquino, sangat sedikit sekali pemberitaan mengenai pembunuhan yang digambarkan sebagai "tembakan" yang terdengar di seluruh dunia. Hal itu disebabkan oleh dikooptasinya beberapa media di Filipina oleh Marcos. Praktis, hanya satu media massa yang memberitakannya secara utuh, media itu adalah Radio Veritas.

Format Stasiun Penyiaran Radio yang Ideal pada Era Reformasi

Dipandu oleh Drs. Fachrudin Sukarno, makalah tersebut disampaikan oleh Drs. Ade Armando, M.A. ahli komunikasi dan peneliti media massa. Menurut pemakalah, tidak ada jawaban tunggal karena masing masing jawaban bergantung pada definisi mengenai pengertian "ideal" ataupun segmen masyarakat yang dijadikan pasar sasaran. RRI adalah lembaga yang tidak diharapkan menjadi lembaga bisnis penghasil keuntungan.

Maka RRI justru bisa menjadi semacam mercu suar bagi masyarakat yang dilanda kebingungan di tengah banjir informasi yang dimuntahkan ratusan media yang sebagian rela melakukan apa saja agar dapat selamat dalam kompetisi yang sedemikian ketat. Secara garis besar, Ade Armando mengemukakan bahwa ada 4 persoalan berdasarkan tema yang diberikan oleh panitia, yakni definisi ideal, reformasi, kebebasan dan kompetisi, masyarakat dan format.

Andy Rustam, Direktur Utama P.T. Usaha Mediatronika Nusantara RRI Pro 2 FM, mengupas dari sudut pandang radio dan media pada masa orde baru, segmentasi khalayak, keinginan dan kebutuhan masyarakat pada era reformasi. Mempertimbangkan keadaan tersebut di atas ada tiga alternatif langkah yang bisa dilakukan radio, yakni melakukan penyesuaian format hiburannya dengan menambahkan elemen berita (buletin, straight news, wawancara, feature, diskusi, vox pop, komentar, dan lain lain), secara bertahap sedikit sedikit, tanpa mengubah sasaran khalayak.

Melakukan perubahan radikal dari stasiun dengan format hiburan menjadi stasiun berita saja (repositioning dan reformating), serta tidak melakukan perubahan apapun dalam format radio, bertahan dengan format hiburan saja. Pembahas yang kedua, Bagus Sugiarto, BSc. Kepala Stasiun RRI Semarang, lebih menekankan kepada format dihibur dulu baru diberikan informasi. Sedangkan format yang ideal adalah termasuk strategi untuk mencapai segmen.

Oleh karenanya, yang terpenting bukan menyampaikan pesan melainkan mengkomunikasikan pesan. World Space Managemant Corporation, yang diwakili Michael Whitener dan Eddy Sabaruddin, lebih memperkenalkan betapa pada era sekarang ini pemakaian Digital Audio Broadcasting sangatlah tepat, mengingat Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Dengan mempergunakan AfriStar, AsiaStar, akan lebih tepat dan cepat dalam penyampaian informasi ke seluruh Indonesia.

World Space Management menjanjikan akan memproduksi perangkat radio satelit yang bisa dibeli dengan harga 250-300 US Dollar, dengan teknologi canggih, serta bisa menerjemahkan ke dalam beragam bahasa, termasuk bahasa Jawa, Bali, dan Sunda. (HSB)

Kliping
Terbentuk, Asosiasi Radio Swasta

Sebanyak 50 stasiun radio swasta dari berbagai daerah di Indonesia akhirnya memutuskan membentuk wadah baru bernama Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia, ARSSI. Kehadiran ARSSI merupakan jawaban langsung atas keberadaan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI, yang selama ini dinilai kerap menghambat perizinan bagi kehadiran radio radio baru.

"Sebagai organisasi independen, ARSSI tak ingin mencontoh organisasi sejenis yang terkooptasi oleh kepentingan pemerintah. Tetapi, sebagai organisasi profesional, ARSSI tetap bersedia bermitra dengan siapa pun, termasuk pemerintah," kata Ketua Umum ARSSI, Ade Kusumah, berkaitan terbentuknya wadah berhimpun radio-radio siaran baru yang bisa mengudara setelah era reformasi. Menurut Ade Kusumah, keputusan membentuk organisasi ini berawal dari Musyawarah Besar I Radio-radio Siaran Baru di Tasikmalaya, 24-25 April lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 50 wakil Badan Penyelenggara Radio-radio Siaran dari sembilan propinsi itu akhirnya diputuskan perlunya dibentuk sebuah wadah yang betul-betul independen dan demokratis. Di antara peserta musyawarah, kata Ade, juga hadir beberapa mantan pengurus cabang PRSSNI. "Selain tak ingin terkooptasi oleh pemerintah, ARSSI juga punya visi baru, yakni anti monopoli.

Terkait dengan sikap ini, ARSSI juga tidak ingin menjadi pihak pemberi rekomendasi bagi calon pendatang baru yang akan bergerak di bidang radio siaran," ujar Ketua Umum ARSSI pertama tersebut. Selain Ade Kusumah, duduk di jajaran Pengurus ARSSI Periode 1999-2002 adalah H.M. Wasito Donosaroyo (Wakil Ketua I), Wirnita Eska Dipl. (Wakil Ketua II), Dr. Sc. Ahman Syah (Sekretaris Jenderal), Rati A. Kusumah (Bendahara). (Ken, Kompas, 3 Mei 1999)