Media massa merupakan bagian tak terpisah dari perjuangan Palestina. Pertama, sebagai sarana perjuangan. Dan kemudian menjadi ekspresi kemerdekaan entitas Palestina sendiri. Dan langkah ini sudah dimulai sekarang. Meskipun ada beberapa ganjalan dari masalah teknis, sampai pada "kepekaan-kepekaan politis". Palestina mengambil suatu langkah simbolis lagi ke arah pembentukan negara merdeka bulan Juli lalu.

Ketika Radio VOICE OF PALESTINE (VOP) mulai memancarkan siaran dari Jericho bertepatan kedatangan Pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat ke Jalur Gaza. Meski ada kesulitan-kesulitan teknis pada awalnya, radio itu bisa terdengar di Jericho, Jerusalem, dan kota-kota di Tepi Barat, seperti Ramallah, dan Nablus, serta beberapa bagian wilayah Yordania.

Menurut laporan Majalah The Middle East, September 1994, Radio Suara Palestina dioperasikan dari studio di Jericho. Namun disiarkan lewat pemancar yang dikontrol oleh Israel di Ramallah. Hampir segera begitu beroperasi, Suara Palestina langsung terlibat dalam kontroversi tentang penggunaan gelombang menengah 702 kHz. Karena ini gelombang yang biasanya digunakan oleh Radio Al Quds.

Sebuah radio Palestina anti Arafat, yang disiarkan dari Damaskus, dan dioperasikan Front Rakyat Pembebasan Palestina Komando Umum, PFLP-GC, pimpinan Ahmad Jibril. Jibril adalah penentang keras Arafat, dan menolak kesepakatan damai PLO-Israel. Siaran Suara Palestina, yang secara efektif mengganggu daya terima siaran dari Radio Al Quds, mengundang protes faksi-faksi Palestina yang memusuhi Arafat termasuk Gerakan Perlawanan Islam, Hammas.

Sesudah representasi-representasi dari Radwan Abu Ayyash, Direktur Palestinian Broadcasting Corporation (PBC), Kementerian Komunikasi Israel pada akhirnya mengalokasikan sebuah frekuensi baru untuk Suara Palestina. Namun kali ini, frekuensi baru Suara Palestina itu justru terlalu dekat dengan siaran berbahasa Arab dari radio Israel, Voice of Israel. Entah bagaimana penyelesaiannya.

Radio baru Palestina dari Jericho adalah rangkaian terakhir dari radio radio suara Palestina, yang sejarahnya sudah berlangsung 3 dasawarsa lalu. Siaran-siaran awal Palestina dimulai sebelum berdirinya PLO tahun 1964. Tahun 1960, Radio Mesir mulai menyiarkan program-program Palestina. Di tahun 1965, Voice of Palestine, atas nama PLO, memulai siaran dari Kairo. Di tahun 1970, PLO memiliki radio sendiri, Voice of Fattah, di Suriah. Itu terus berlangsung sampai 1975.

Sesudah itu, pindah ke Lebanon, di mana operasi-operasinya berlanjut sampai 1982. Di tahun 1982, mereka pindah lagi, karena PLO harus meninggalkan Lebanon, akibat invasi Israel. Arafat berusaha memiliki saluran radio di Lebanon, dengan stasiun Suara Palestina yang berdaya rendah pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, radio utama PLO diberi bantuan fasilitas oleh Irak melakukan siaran teratur lewat Radio Bagdad antara 1982 dan dimulainya Perang Teluk terhadap Irak tahun 1991.

Ketika Suara Palestina mulai dioperasikan di Jericho bulan Juli lalu, dua stasiun radio Palestina lainnya tetap aktif di Aljir, Aljazair, dan Sana'a, Yaman. Radio yang berbasis di Jericho itu, yang beroperasi dari daerah otonomi, dan memiliki akses mudah terhadap para pejabat dan menteri Palestina di sana, tampaknya secara de facto jadi radio pusat Palestina.

Bagaimanapun, karena Suara Palestina itu menggunakan pemancar yang relatif berdaya rendah, radio itu tidak bisa didengar baik di luar wilayah yang dekat dengan Tepi Barat, Gaza, dan Israel, serta daya terima di wilayah yang melintasi Sungai Yordan, dan di Amman. Para pendengar Palestina yang tinggal di negara-negara Teluk, atau di Maghribi, Afrika Utara, tetap harus mengandalkan radio Palestina dari Sana'a dan Aljir, yang pemancarnya lebih kuat, bisa didengar dari radius lebih luas.

Sementara itu, beberapa pekan sebelum diluncurkannya radio Jericho, televisi Palestina mulai menguji operasinya lewat sebuah stasiun transmisi mobil, menggunakan sebuah studio di Hotel Hisham Palace di Jericho, sambil menunggu datangnya perlengkapan yang dijanjikan negara-negara donor. "Ini adalah stasiun televisi pertama di dunia yang melakukan siaran dari tempat yang begitu rendah," kata Salim Abu Salih, seorang pejabat PBC, mengingatkan pada ketinggian dataran Jericho, yang hampir 400 meter di bawah permukaan laut.

PBC memperkirakan untuk membangun pusat siaran permanen butuh sampai 50 juta USD. Sebagian besar dana itu telah dijanjikan oleh Uni Eropa, namun belum dicairkan. Direktur PBC, Radwan Abu Ayyash, mengatakan, "Uang itu terkunci di Brussel. Kami memiliki ketrampilan dan kemauan baik. Namun kami memiliki masalah politik dengan Israel, dan tanpa memecahkan masalah politik dan keuangan itu, kami tak bisa berbuat banyak."

Pengusaha Palestina juga merencanakan untuk mendirikan stasiun televisi swasta di daerah otonomi. Sementara, kantor berita Palestina, WAFA, mulai memancarkan berita secara temporer dari Jalur Gaza. Penyebaran media baru Palestina di daerah otonomi tidak terhindarkan mengangkat pertanyaan tentang gagasan pers dan kendala-kendala apa yang coba diterapkan oleh otoritas Palestina terhadap saluran-saluran suara itu.

Yasser Abed Rabbo, yang memegang jabatan porto folio penerangan Otoritas Nasional Palestina, PNA, mengatakan kepada Suara Palestina, Jericho, bahwa pengalaman demokratis itu harus dikembangkan. "Saya berpikir kita harus lebih khawatir, bila media tidak memenuhi harapan rakyat Palestina di wilayah Palestina dan di luarnya. Karena itu, media berita, termasuk radio Palestina akan lebih prihatin tentang kepandaian yang beragam dan memberikan pada seluruh rakyat Palestina peluang untuk mengekspresikan suara-suaranya," tambahnya.

Namun PNA, bulan Agustus lalu, melarang surat kabar Palestina An Nahar untuk didistribusikan di Jalur Gaza dan Jericho, dengan alasan surat kabar yang berbasis di Jerusalem itu tidak mendaftar pada otoritas daerah otonomi. An Nahar biasanya bersuara dekat dengan Yordania. Para pejabat PNA mengeluh, bahwa An Nahar yang berdiri pada 1985, satu dari 2 harian yang ditujukan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, mengambil sikap "merusak kepentingan nasional Palestina".

Suka atau tidak, PNA harus menangani masalah-masalah pers Palestina dengan lebih bijaksana, jika tak ingin dicap otoriter dan membungkam "suara-suara yang berbeda". Apalagi, mengingat tumbuhnya media massa cetak dan elektronik Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza ini adalah perkembangan baru yang patut didukung sebagai aset untuk menggalang suara rakyat bagi program pembangunan daerah otonomi itu.

Seperti dikatakan Bashim Id, seorang kolumnis Palestina di An Nahar, "Pemerintah baru Palestina ini datang dari lingkungan opresif, dan tidak demokratis. Mereka membawa dalam dirinya pengalaman pengalaman pemerintah Arab, dalam cara penanganan mereka pada pers." Mudah mudahan ini cuma fenomena sementara. (Rio / Kompas 18-9-94)